Jadwal Paripurna Pengisian Kursi Wapres Berpotensi Mundur Sepekan

By Admin


Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman

nusakini.com, Sejumlah fraksi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengusulkan penundaan jadwal Rapat Paripurna pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Wacana pergeseran jadwal dari semula Rabu, 2 Desember 2026 menjadi Rabu, 9 Desember 2026 tersebut diungkapkan oleh Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman, pada Senin (16/11/2026).

Menurut Habiburokhman, usulan perubahan tanggal sidang paripurna ini akan segera dibahas dalam Rapat Gabungan dan Rapat Pimpinan MPR RI. Pembahasan lanjutan diperlukan guna menyinkronkan kesepakatan antarfraksi sebelum keputusan resmi diketok.

“Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk mengubah hari sidang paripurna dari Rabu Pon, 2 Desember, menjadi Rabu Kliwon, tanggal 9 Desember. Diundur ya,” kata Habiburokhman saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Pertimbangan utama di balik usulan pengunduran jadwal ini adalah adanya benturan waktu dengan berbagai agenda internal parlemen. Padatnya kegiatan komisi hingga jadwal kunjungan kerja anggota DPR dan DPD RI dinilai berpotensi mengganggu kuorum kehadiran peserta sidang.

“Alasannya karena memang ada beberapa hal, misalnya tabrakan dengan jadwal-jadwal kedewanan, baik DPR maupun DPD, seperti jadwal di komisi maupun kunjungan kerja. Mungkin itu,” ujar Habiburokhman menjelaskan alasan teknis tersebut.

Sebelum munculnya wacana penundaan ini, Ketua MPR RI Ahmad Muzani telah mengumumkan hasil Rapat Gabungan terkait mekanisme pengisian kekosongan kursi wakil presiden pascapengunduran diri resmi Gibran Rakabuming Raka. Dalam keputusan awal tersebut, MPR menetapkan agenda pemilihan, pengesahan, sekaligus pelantikan wakil presiden terpilih pada Rabu, 2 Desember 2026.

Selain menetapkan tanggal awal paripurna, pimpinan MPR juga menyepakati pengiriman surat resmi kepada Presiden Republik Indonesia. Surat tersebut berisi permintaan agar Presiden segera menyodorkan dua nama calon wakil presiden untuk menjalani proses verifikasi.

“Kedua, rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon wakil presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi MPR,” jelas Ahmad Muzani.

Untuk memeriksa kelayakan administrasi para kandidat, MPR turut membentuk tim verifikasi khusus atau ad hoc yang beranggotakan 36 orang. Tim yang diisi oleh perwakilan seluruh fraksi MPR dan unsur DPD ini akan dipimpin langsung oleh tiga wakil ketua MPR. (*)